CIMAHI, TANGANMEDIA.ID – Komisi III DPRD Kota Cimahi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek pembangunan rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi yang berlokasi di Jalan Haruman, Cimahi Utara, Rabu (08/04/2026).
Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi III, H. Asep Rukmansyah, bersama anggota H. Enang Sahri Lukmansyah, Rini Marthini, Supiyardi, H. Barkah Setiawan, H. Warman, dan Purwanto. Turut hadir dari unsur pemerintah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Wilman Sugiansyah, Kabid Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Fitriadi, serta jajaran staf.
Asep Rukmansyah menjelaskan, sidak dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai perencanaan. Ia juga mengulas bahwa gagasan pembangunan rumah dinas ini telah muncul sejak 2023, saat Cimahi dipimpin Penjabat Wali Kota Dicky Sahroni, mengingat selama 23 tahun belum tersedia rumah dinas resmi bagi kepala daerah.
“Program ini kemudian ditindaklanjuti dan mulai dianggarkan. Awalnya perencanaan mencapai sekitar Rp318 miliar, namun dalam implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Dalam dokumen anggaran 2025, pembangunan rumah dinas tersebut semula dialokasikan sekitar Rp12,5 miliar. Namun, adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran membuat nilai tersebut disesuaikan menjadi sekitar Rp3,9 miliar untuk tahap awal.
Asep menjelaskan, pelaksanaan proyek dilakukan secara bertahap. Tahap pertama difokuskan pada pekerjaan dasar seperti pengurugan dan pemadatan lahan, sementara pembangunan fisik utama dilanjutkan pada tahap berikutnya.
“Pembagian tahap ini bukan hanya karena faktor anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kondisi lahan agar lebih stabil sebelum pembangunan dilanjutkan,” jelasnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD, H. Enang Sahri Lukmansyah, yang menyoroti kondisi lahan bekas sawah. Menurutnya, proses pemadatan sangat penting untuk mencegah pergeseran tanah di kemudian hari.
“Wajar jika pada tahap awal ada retakan di beberapa bagian pondasi, karena tanah masih dalam proses pemadatan,” ungkap Enang.
Sementara itu, Kepala DPUPR Cimahi, Wilman Sugiansyah, menegaskan bahwa anggaran yang disiapkan mencakup pembangunan dua unit rumah dinas, yakni untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Total kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp12 hingga Rp13 miliar.
Namun, akibat kebijakan efisiensi, pada 2025 anggaran difokuskan untuk pematangan lahan, sedangkan pembangunan fisik dilanjutkan pada tahun berjalan.
“Di tahun sebelumnya pekerjaan difokuskan pada pemadatan lahan. Tahun ini baru masuk tahap pembangunan fisik rumah dinas,” jelas Wilman.
Ia juga menambahkan, proyek tersebut berdiri di atas lahan seluas sekitar 2.350 meter persegi yang diperoleh melalui mekanisme tukar guling dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Luas tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan minimal rumah dinas sesuai regulasi pemerintah.
Melalui sidak ini, DPRD berharap pembangunan rumah dinas dapat berjalan sesuai rencana, baik dari sisi kualitas konstruksi maupun pemanfaatan anggaran, sehingga kehadirannya benar-benar mendukung kinerja pemerintahan di Kota Cimahi.
0 Komentar